Pelayaran dan Pengintegrasian Ekonomi Nasional: Suatu Tinjauan Sejarah

Sudah sejak masa prasejarah, masyarakat di wilayah Nusantara terlibat dalam jaringan perdagangan lokal, jauh sebelum mereka terkait dengan simpul perdagangan Internasional. Penduduk melakukan pelayaran antar kampung ataupun antar pulau dengan berbagai tujuan, seperti melarikan diri karena terusir dari kelompok, mengenal kampung - kampung sekitar, mengadakan perkawinan hingga melakukan perdagangan dengan cara melakukan pertukaran barang. Tanpa disadari, mulai terbentuklah jalur pelayaran dan jalur komunikasi pertama yang menyatukan wilayah perairan bersangkutan.

Munculnya jaringan perdagangan mulai terdokumentasikan dengan baik sekitar abad 7 hingga pertengahan abad 17. Apabila kita melihat jauh ke belakang, pada abad 7 telah terjadi kontak perdagangan antara Sriwijaya dengan Cina. Sriwijaya tumbuh menjadi sebuah pelabuhan singgah atau transit terbesar di wilayah Selat Malaka selama 600 tahun. Para pedagang Cina dan India singgah dan melakukan perdagangan di sini. Pada abad 14, Naskah Negarakertagama menyebutkan hampir seratus toponim yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Hal ini memperlihatkan hubungan Majapahit dalam bidang komersil/perdagangan dengan negara - negara vasal. Pada abad 15, muncullah Malaka sebagai entitas baru yang berkembang menjadi sebuah pelabuhan singgah/transit terbesar sesudah kerajaan – kerajaan pendahulunya. Para pedagang dari berbagai wilayah (Gujarat, Benggala, Wilayah Nusantara, Semenanjung Malaya, Filipina, Indocina hingga Asia Timur) berkumpul disini untuk melakukan transaksi dagang. Mereka membawa barang dagangan yang khas dari wilayahnya masing – masing, seperti beras, lada, garam, rempah – rempah, kamper/kapur barus, kayu cendana, mutiara, emas, dan lain – lain. Tetapi dari semuanya, rempah-rempah memiliki daya tarik tersendiri bagi pedagang Cina dan India (jauh sebelum kedatangan orang Eropa).

Malaka begitu juga Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan - kota hanya berbasis pelabuhan transit dan jasa, dapat dikatakan tidak menghasilkan barang ekspor. Bahkan kedua negara itu tidak memiliki wilayah pedalaman yang dijadikan tempat produksi langsung bagi perdagangan Internasional. Hal ini mendorong wilayah – wilayah disekitarnya (begitu juga Nusantara) menjadi pemasok barang – barang dagangan dari masing – masing wilayahnya ke pelabuhan Malaka. Tiap daerah menghasilkan hasil yang berbeda dalam bidang pertanian. Hal ini mendorong interaksi perdagangan antar daerah yang melibatkan seluruh wilayah Nusantara dan sebagian semenanjung Malaya. Perdagangan antar pulau di wilayah Nusantara sedikit demi sedikit mulai meluas hingga masuk ke jaringan perdagangan Asia. Jaringan ini kemudian meluas lagi hingga perdagangan Eropa mulai terjalin dengan Asia. Dengan sendirinya terkaitlah simpul perdagangan Internasional di jantung Asia Tenggara.

Menjelang abad 16, banyak wilayah di Nusantara menunjukkan taraf spesialisasi wilayah yang cukup jelas dan masuk pada taraf perdagangan Internasional yang cukup tinggi. Kota-kota dagang di sepanjang pantai mulai bermunculan. Pusat ekonomi dibangun pada muara-muara sungai sedang pusat produksi terletak di hulu. Produksi dilakukan di wilayah pedalaman, selanjutnya pedagang menengah menjadi perantara dalam perdagangan dari pedalaman ke pesisir atau dari pedagang eceran ke pedagang besar dengan menggunakan tongkang. Barulah pedagang besar yang ada di pesisir menawarkan barangnya ke daerah lain lewat transportasi laut. Pada awal abad 17, kota-kota di Asia Tenggara berkisar dari 100.000-800.000. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah kota-kota di Eropa. Hal ini mencirikan tingginya komersialisasi dibarengi dengan urbanisasi yang cepat. Namun demikian, kota-kota di Asia Timur dan Asia Barat mungkin lebih besar daripada pelabuhan-pelabuhan di Nusantara.

Masuknya ekspansi orang-orang Eropa ke wilayah Asia memiliki dampak yang besar bagi perdagangan di wilayah Asia. Ketika Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511, serentak jaringan perdagangan yang sudah lama terjalin mengalami kemunduran. Ketika VOC berdiri, kontrol produksi mulai diambil alih oleh mereka. Monopoli terhadap beberapa komoditi di Nusantara mulai dilakukan, seperti pala (Kepulauan Banda), cengkeh (Ambon). Lada (Banten), proteksi beras (Jawa). Sepanjang abad 18, Belanda mulai mengambil keuntungan dari monopolinya tersebut, yakni dengan cara melakukan ekspor rempah – rempah hingga Gula dan Kopi ke Eropa. Tidak hanya menjadikan Jawa sebagai gudang barang - barang ekspor saja. Belanda mulai merintis kembali perdagangan antar pulau di wilayah Asia Tenggara dan membangun pelabuhan – pelabuhan baru di wilayah jajahanny, seperti Sukadana (Kalimantan), Belawan (Medan), Tanjung Priok (Batavia), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Ujung pandang (Makasar). Rupanya Belanda mulai meniru apa yang dulu pernah ada, yaitu bandar pelabuhan transit bagi pedagang – pedagang di wilayah lain Akan tetapi sedikit berbeda, Belanda tidak hanya menjadi bandar pelabuhan saja, tetapi juga sebagai agen jasa pelayaran dengan harapan mendapatkan pendapatan maksimal, yaitu sebuah perusahaan Belanda di bidang pelayaran yang bernama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang nantinya akan menjadi Konijkle Paketvaart Maatschappij (KPM) dan melayani hamper semua wilayah di Hindia Belanda.

            Maka dapat kita lihat bahwa dalam hal perdagangan lah pelayaran memiliki peran penting dalam menyatukan ekonomi nasional di wilayah Asia Tenggara. Meskipun pada masa itu belum terbentuk batas – batas nasional yang tergambar dengan jelas dan belum terkotak – kotak secara politik, namun terlihat bagaimana kegiatan maritim di Asia Tenggara yang berstandar Internasional berlangsung dan lewat pelayaranlah yang menyatukan banyak kerajaan di wilayah Asia Tenggara (begitu juga Nusantara) menyatu menjadi sebuah sistem pedagangan yang sempurna. Ekonomi nasional yang sesungguhnya mulai muncul ketika ekspansi Eropa ke wilayah Asia Tenggara menghancurkan tatanan perdagangan global. Bukannya muncul secara evolusi yang alami, tetapi muncul karena penyimpangan pertumbuhan yang terkesan dipaksakan oleh kekuatan Eropa. Peralihan dari ekonomi nasional yang sifatnya bebas dan teratur menjadi perekonomian kolonial yang ditandai dengan batas – batas politik di semua wilayah di Asia Tenggara. Akan tetapi, Belanda dalam konteks Hindia Belanda sebenarnya pada masa akhir zaman penjajahannya, mulai muncul spesialisasi wilayah, perdagangan regional dan secara bersamaan membangun sebuah Emporium sekaligus Imperium baru di wilayah ini, dengan perusahaan NHM-nya yang melayani rute pelayaran lokal hingga Internasional. Meski sampai tahun 1940-an semuanya masih dalam masa pertumbuhan.

Sumber:

·         J.S Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta: Freedom Institute, 2009.

·         M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2008

·         Adrian B. Lapian, “Nusantara: Silang Bahari”, Henry Chambert-Loir et al. (eds.), Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hal. 79-92

·         Vincent J. Houben, “The Pre-modern Economies of The Archipelago”, Howard Dick et al., The Emergence of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000. New South Wales: Allen & Unwin, 2002, hal. 35-55

·         William J.O’Malley, “Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar”, Anne Both et al. (eds.), Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 197-235

·         H. W. Dick, “Industrialisasi Abad ke – 19. Sebuah Kesempatan yang Hilang”, J. Th. Linblad (ed.), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia. Berbagai Tantangan Baru. Jakarta: LP3ES, 2000, hal. 176-210

·         Howard Dick, “Perdagangan Antarpulau, Pengintegrasian Ekonomi dan Timbulnya Suatu Perekonomian Nasional”, Anne Booth et al. (eds.), Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 399-434

·         Howard Dick, “Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1900”, J. Th. Linblad (ed.), Fpndasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002, hal. 24-62